Web Data Kemenko Kesra

Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat 10110
3459444

PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

E. PENYEHATAN LINGKUNGAN (PL)
Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan system kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan.
Adapun kegiatan pokok untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: (1). Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar (2) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan (3) Pengendalian dampak risiko lingkungan (4) Pengembangan wilayah sehat.
Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu berbagai lintas sector ikut serta berperan (Perindustrian, KLH, Pertanian, PU dll) baik kebijakan dan pembangunan fisik dan Departemen Kesehatan sendiri terfokus kepada hilirnya yaitu pengelolaan dampak kesehatan.
Sebagai gambaran pencapaian tujuan program lingkungan sehat disajikan dalam per kegiatan pokok melalui indikator yang telah disepakati serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
1. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Adanya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan dalam penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun, melalui kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditandatangani oleh Bappenas, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri serta Departemen Pekerjaan Umum sangat cukup signifikan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi khususnya di daerah. Strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan menjadi acuan pola pendekatan kegiatan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.
Direktorat Penyehatan Lingkungan sendiri guna pencapaian akses air bersih dan sanitasi diperkuat oleh tiga Subdit Penyehatan Air Bersih, Pengendalian Dampak Limbah, Serta Penyehatan Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan juga didukung oleh kegiatan dimana Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan donor agency internasional, seperti ADB, KFW German, WHO, UNICEF, dan World Bank yang diimplementasikan melalui kegiatan CWSH, WASC, Pro Air, WHO, WSLIC-2 dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana dasar pedesaan masyarakt miskin bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan status kesehatan, produktifitas, dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah di pedesaan khususnya dalam pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi.
Pengalaman masa lalu yang menunjukkan prasarana dan sarana air minum yang tidak dapat berfungsi secara optimal untuk saat ini dikembangkan melalui pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat (mulai dari perencanaan, konstruksi, kegiatan operasional serta pemeliharaan). Disadari
bahwa dari perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serta didukung oleh berbagai lintas sektor terkait (Bappenas, Depdagri dan PU) melalui kegiatan CWSH, WASC, Pro Air, WSLIC-2 terdapat beberapa kemajuan yang diperoleh khususnya dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dasar serta secara tidak langsung meningkatkan derajat kesehatan.
Berdasarkan sumber BPS tahun 2006, pada tabel berikut: akses rumah tangga terhadap pelayanan air minum s/d tahun 2006, terjadi peningkatan cakupan baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu di atas 70%. Bila dibandingkan dengan tahun 2005 terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kriteria penentuan akses air minum. Terlihat pada grafik 2.97 berikut:
Grafik 2.97
Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum
Tahun 1995 s/d 2006
Dari segi kualitas pelayanan Air Minum yang merupakan tupoksi dari Departemen
Kesehatan, Direktorat Penyehatan Lingkungan telah melakukan berbagai kegiatan melalui pelatihan surveilans kualitas air bagi para petugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas, bimbingan teknis program penyediaan air bersih dan sanitasi kepada para pengelola program di jajaran provinsi dan kabupaten/kota hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pengelola program dalam memberikan air yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Untuk indikator kualitas air yang dilaporkan baik dari air bersih maupun air minum yang dilihat dari aspek Bakteriologis (E.Coli dan Total Coliform) terlihat adanya penurunan pencapaian cakupan, hal ini karena baru 11 provinsi yang melaporkan dan terlihat masih dibawah nilai target cakupan yang ditetapkan tahun 2006 (Target Air minum 81% dan air bersih 56,5%) dengan keadaan ini perlu adanya penguatan dari jajaran provinsi melalui peningkatan kapasitas (pendanaan, laboratorium yang terakreditasi, kemampuan petugas) dan regulasi sehingga daerah dapat lebih meningkatkan kegiatan layanan terkait kualitas air minum.
020406080100TAHUNCakupan (%)PERKOTAANPERDESAANKOTA DESAPERKOTAAN88.989.0990.890.289.891.190.691.892.39394.493.7PERDESAAN57.461.4965.767.167.468.76768.570.472.974.173.7KOTA DESA67.571.157575.776.278.277.278.779.581.582.682.3199519961997199819992000200120022003200420052006
Grafik 2.98
Kualitas Air Minum dan Air Bersih
Tahun 2001 s.d 2006
Untuk tingkat capaian sanitasi dasar yang dapat dijadikan indikator keberhasilan lainnya adalah capaian cakupan jamban.
Adapun sebagai gambaran cakupan rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir Buang Air Besar berdasarkan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.35
Cakupan Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir
Buang Air Besar (BAB) Di Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2005
90
80
70
CAKUPAN (%)
60
50
AIR MINUM
40
AIR BERSIH
30
20
10
0
No
Tempat Tinggal
Leher Angsa
Plengsengan
Cubluk
Tidak Pakai
1
Perkotaan
77,21
13,62
7,39
1,78
2
Perdesaan
48,98
12,17
30,88
8,87
Jumlah
62,36
12,88
19,14
5,39
Sumber: Data BPS 2005
Dari tampilan tabel 2.35 di atas terlihat bahwa berdasarkan jenis tempat tinggal dinyatakan bahwa rata-rata penduduk sudah menggunakan tempat pembuangan akhir buang air besar sudah Memenuhi Syarat Kesehatan (MSK) yaitu 62,36 %. Sedangkan dari hasil laporan yang masuk maupun hasil monitoring dan evaluasi petugas pusat ke daerah, didapatkan informasi data yang masuk s/d akhir Desember 2006 sebanyak (25 provinsi), untuk indikator cakupan jamban yang memenuhi syarat kesehatan menunjukkan pencapaian
2001
2002
2003
2004
2005
AIR MINUM
74.11
64.87
79.91
73.05
79.8
68.7
66.96
49.04
53.76
55.89
54.81
51.1
AIR BERSIH
TAHUN
2006
63,5%. Bila dibandingkan dengan hasil laporan yang diterima dari BPS terlihat adanya perbedaan angka sebesar (1.14%) namun angka ini tidak menjadi perbedaan yang signifikan hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan dari indikator penilaian.
Bila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan ternyata daerah perdesaan untuk penggunaan tempat buang air besar yang MSK masih dibawah 50 % hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan promosi kesehatan khususnya dalam perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan belum sinifikan dengan hasil cakupan penggunaan jamban yang MSK. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah yang kuat untuk menyelenggarakan pendekatan yang dapat berkontribusi secara cepat terhadap perubahan perilaku yang negatif dalam BAB sembarang tempat yaitu melalui penerapan pendekatan CLTS (Community Led Total Sanitation).
Untuk mencapai sanitasi total khususnya dalam buang air besar tidak sembarangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan telah melakukan pendekatan kegiatan CLTS, pendekatan ini menjadi kegiatan prioritas dari seluruh provinsi dan kabupaten dalam mempercepat pencapaian target sanitasi total. Pendektan CLTS yang sudah di terapkan dibeberapa daerah telah dirasakan keberhasilannya dalam waktu yang tidak begitu lama yaitu + 6 bulan terjadi perubahan perilaku dari BAB disembarang tempat menjadi BAB di jamban, yaitu di daerah Lumajang, Bogor, Muara Enim, Sambas, Jambi, Sumbawa telah menyatakan daerahnya sudah bebas dari buang air besar sembarangan.
Gambar 2.23
Daerah Pendekatan CLTS
Sambas
MuaraEnim
Muara Jambi
Bogor
Lumajang
Sumbawa
Keberhasilan sanitasi total diikuti oleh berbagai daerah lainnya untuk mendeklarasikan daerahnya menjadi daerah bebas buang air besar sembarangan, hal ini tidak terlepas pula adanya dukungan kegiatan pendampingan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang didukung oleh kegiatan WSLIC 2, CWSHP dan Pro Air yang semuanya tersebar di 14 Provinsi dan 69 Kabupaten serta daerah Pamsimas yang juga sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendekatan CLTS sebagai satu-satunya pendekatan yang
memiliki daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan wilayah yang mencapai status wilayah Open Defication Free (ODF) serta penurunan kejadian penyakit berbasis lingkungan. Melalui asistensi dan fasilitasi pusat kepada daerah dalam perkembangan penyelenggaraan CLTS serta monitoring dan evaluasi perkembangan teknis disetiap lini pelaksanaan. Sebagai gambaran perkembangan daerah yang menerapkan keberhasilan pendekatan CLTS dalam jangka waktu kurang lebih dari 6 bulan serta sebaran petugas yang telah mengikuti TOT dan siap untuk mengaplikasikan penyelenggaraan tersebut.
Sebagai gambaran tingkat pencapaian hasil pembentukan rencana kerja masyarakat dan pembangunan fisik sarana sanitasi yang telah dibangun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.36
Status Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
s.d Desember 2006
N0
Provinsi
Target s/d 2010
Shortlist
RKM Terbentuk
Konstruksi Selesai
Pasca Konstruksi
1
WSLIC2
2460
2094
1928
1338
1251
2
CWSHP
1400
105
17
-
-
3
Pro Air
75
35
-
35
-
4
Pamsimas
-
-
-
-
-
Jumlah
4475
2229
1958
1373
1251
Sumber : Laporan Kegiatan WSSLIC2,CWSHP,Pro Air
2. Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
a. Pengawasan Institusi Pendidikan
Kondisi kesehatan lingkungan pada sekolah dititik beratkan pada aspek hygiene, sarana sanitasi di sekolah yang erat kaitannya dengan kondisi fisik bangunan sekolah.
Pada tahun 2006 pencapaian cakupan sekolah sehat 55,68% (Grafik 2.99 ). Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di sekolah adalah :
• Pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah
• Pembinaan kesehatan lingkungan di sekolah dan Pondok Pesantren
• Sosialisasi dan advokasi Kepmenkes 1429/2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah
• Penilaian lomba sekolah sehat
Pada kenyataannya pemeliharaan fisik bangunan sekolah dan pondok pesantren merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh Kabupaten/Kota yang mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan lingkungan di sekolah, sehingga perlunya kebijakan dan dukungan dana dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan fisik bangunan sekolah. Meningkatkan kerjasama dengan Departemen Agama, dalam menciptakan pesantren sehat melalui penyusunan pedoman pesantren sehat dan lomba pesantren sehat, serta meningkatkan pemberdayaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TPUKS) melalui pelatihan-pelatihan.
Grafik 2.99
Pencapaian Indikator Sekolah Sehat
Tahun 2006 5454545155555658607465757655.6777880010203040506070802000200120022003200420052006200720082009TargetRealiasai
b. Rumah Sehat
Pada tahun 2006, cakupan rumah sehat mencapai 69%. Kegiatan yang dilakukan: menyusun persyaratan kualitas udara di dalam rumah serta menyusun petunjuk pelaksanaan monitoring kualitas udara di dalam rumah.
Dalam pelaksanaan di lapangan, belum semua kabupaten/kota mempunyai peralatan monitoring baik fisik maupun biomaker, untuk mengukur tingkat pencemaran dan dampaknya pada manusia.
Grafik 2.100
Pencapaian Indikator Rumah Sehat
Tahun 2006 47464754555870687169716901020304050607080200120022003200420052006TargetRealisasi
c. Pengawasan Tempat-tempat Umum
Pengawasan tempat-tempat umum perlu dilakukan karena tempat berkumpulnya manusia, yang bisa menjadi sumber penularan berbagai penyakit. Aspek yang dinilai antara lain :
• Kondisi bangunan meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, pencahayaan, dll
• Sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuagan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.
Tempat-tempat Umum yang diperiksa oleh Petugas sanitarian yang ada di Puskesmas maupun di Dinas Kabupaten / Kota antara lain : salon, hotel,
pasar, terminal, bioskop, kolam renang/ pemandian umum, sarana pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, dan tempat umum lainnya.
Pada tahun 2006, cakupan tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 77%.
Grafik 2.101
Pencapaian Indikator TTU Sehat
Tahun 2006 01020304050607080Target727374738077.5787980Realisasi606873767777200120022003200420052006200720082009
3. Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan
Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan devisa negara, membuka lapangan kerja serta percepatan pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan yang tidak menerapkan pendekatan pembangunan yang berwawasan kesehatan dapat memberikan efek negatif baik terhadap alam sekitar maupun mahluk hidup khususnya gangguan kesehatan masyarakat. Faktor risiko lingkungan dan perilaku masyarakat merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik yang berpengaruh terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Kualitas lingkungan pada rencana kegiatan pembangunan perlu dikaji secara cermat dan mendalam, sehingga potensi besarnya risiko terhadap kesehatan dapat ditanggulangi. Direktorat Penyehatan Lingkungan dalam melakukan pengendalian dampak pencemaran lingkungan fokus pelaksanaan yang perlu dilakukan baik melalui fasilitasi kepada para pengelola program, advokasi dan sosialisasi kepada para pengambil keputasan daerah serta penguatan kemampuan melalui TOT adalah:
a. AMDAL / ADKL
Kajian aspek kesehatan masyarakat perlu dikaji secara cermat dan mendalam, dengan metode pendekatan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) dan metode epidemiologi. Metode analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) ini dapat dipergunakan untuk identifikasi dampak potensial dari suatu hubungan antara parameter lingkungan, media lingkungan, penduduk yang terpajan dan dampaknya terhadap kesehatan.
Penilaian aspek kesehatan masyarakat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan komisi penilai AMDAL Departemen Kesehatan, khususnya Ditjen PP & PL selaku Tim Komisi Penilai AMDAL tingkat pusat berwenang untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dari aspek kesehatan masyarakat, yang dilakukan sebelum dokumen AMDAL disidangkan. Untuk melihat
seberapa jauh penerapan aspek kesmas pada dokumen yang telah disahkan.
1) Penilaian Dokumen AMDAL:
Pada tahun 2006 dokumen AMDAL yang dinilai oleh Tim Komisi AMDAL Departemen Kesehatan sebanyak 18 rencana kegiatan pembangunan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Berdasarkan hal tersebut, di dalam 10 dokumen KA ANDAL, 8 dokumen ANDAL, 8 dokumen RKL dan 8 dokumen RPL yang dinilai komponen kesehatan masyarakatnya. Pada umumnya dokumen tersebut tidak melakukan kajian aspek kesehatan masyarakat secara cermat dan mendalam sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, masih banyak dokumen AMDAL tidak memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri kesehatan.
Komponen kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus ditelaah dalam setiap penyusunan dokumen AMDAL. Setiap jenis rencana kegiatan atau usaha yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL harus melakukan kajian aspek kesehatan masyarakat pada rencana proyek. Namun dari dokumen yang sudah dinilai dan disidangkan di Kementerian Lingkungan Hidup pada umumnya aspek kesehatan masyarakatnya masih dangkal, terbatas dan hanya bersifat normatif.
Pemrakarsa dan konsultan dari AMDAL tidak melakukan kajian aspek kesmas tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesmas dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.
Dokumen KA ANDAL yang dinilai mulai dari pelingkupan, identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial hingga metode pengumpulan data dan metode analisis data komponen kesehatan tidak terkait dengan rencana pembangunan dalam dokumen tersebut. Sedangkan pada dokumen AMDAL di rona lingkungan hidup awal hanya mencantumkan 10 (sepuluh) besar jenis penyakit dan sanitasi lingkungan, dengan data hanya 1 tahun.
Data sekunder tersebut hanya diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan setempat, bukan di Puskesmas wilayah studi. Hal ini tidak menggambarkan kondisi kesehatan awal dari lokasi studi AMDAL. Untuk RKL dan RPL tidak menggambarkan aspek kesmas yang harus dikelola dan dipantau. Pelaporan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL tidak melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Selain melakukan penilaian aspek kesehatan masyarakat dalam dokumen AMDAL (KA ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL), tim juga terlibat dalam tim teknis dalam rangkaian kegiatan AMDAL yang dilakukan oleh Bidang Tata Lingkungan, Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup, yaitu sidang tim teknis yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 untuk kegiatan rencana pembangunan pertambangan emas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (tabel 2.37).
Tabel 2.37
Dokumen Yang Dinilai Pada Saat Sidang Tim Teknis
No
Kegiatan
KA ANDAL
ANDAL
RKL
RPL
1.
PT. Tambang Tondano Nusajaya
Kegiatan Pertambangan Emas Batupangah, Kec. Likupang-Kab.Minut dan Kec. Bitung Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
2.
PT. Maeros Soputan Mining Kegiatan Pertambangan Emas Tokatindung Kec. Likupang-Kab. Minut dan Kec. Bitung Utara Kota Bitung
Kedua dokumen AMDAL ini merupakan rencana kegiatan pembangunan pertambangan emas yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen ini sudah disidangkan di Provinsi Sulawesi Utara, karena ada sesuatu hal maka dokumen tersebut disidangkan KLH. Tim penyusun dokumen AMDAL kedua kegiatan ini tidak mempunyai ahli kesehatan masyarakat.
Dalam sidang tim teknis ini melibatkan para pakar di bidang pertambangan, geologi, kualitas udara, kualitas air dan sebagainya. Sedangkan instansi yang dilibatkan dalam sidang tim teknis adalah Wakil Walikota Kab. Minahasa Utara, Universitas Sam Ratulangi, KLH, Sekretariat Negara dan Ditjen PP & PL, DepKes.
2) Peninjauan Lapangan
Kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian aspek kesehatan dilakukan untuk melihat apakah yang tercantum di dokumen AMDAL dan UKL/UPL sesuai dengan keadaan lapangan dan gambaran kondisi kesehatan masyarakat di lokasi kegiatan pembangunan sebelum proyek pembangunan ada (rona lingkungan hidup awal), sehingga kita dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat pembangunan proyek tersebut.
Lokasi peninjauan lapangan pada kegiatan penilaian aspek kesehatan masyarakat yang sudah dilakukan oleh tim komisi AMDAL Ditjen PP & PL pada beberapa provinsi yang dokumen AMDALnya disidangkan di pusat, seperti Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain melakukan kegiatan peninjauan lapangan pada lokasi yang wajib AMDAL, juga pada rumah sakit baik yang memiliki AMDAL maupun UKL dan UPL.
Dari tinjauan lapangan yang dilakukan pada kegiatan yang wajib sebagian besar proyek pembangunan belum berjalan, masih dalam tahap konstruksi seperti pematangan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, mobilisasi peralatan dan material dan sebagainya.
Sedangkan pada kegiatan yang tidak wajib AMDAL pada umumnya sudah dalam melaksanaan UKL dan UPL.
Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Bapedalda di tingkat provinsi sudah sebagimana mestinya tetapi belum secara optimal, baik dalam rangka penilaian dokumen AMDAL maupun pelaksanaan UKL dan UPL. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota sebagian besar masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Bapedalda Kabupaten/Kota.
Pada umumnya konsultan dan pemrakarsa belum memahami telaahan aspek kesehatan masyarakat secara teknis maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan petugas kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan banyak yang belum memahami ADKL dalam AMDAL. Informasi mengenai SK Ka.Bapedal Nomor 124 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dan KepMenKes No. 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, belum diketahui oleh Dinas Kesehatan.
b. Pengendalian Pencemaran Udara
Saat ini penurunan kualitas udara ambien terutama di kota-kota besar telah menjadi masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat sudah pada tingkat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas udara terjadi karena emisi yang masuk ke udara ambien melebihi daya dukung lingkungan. Lingkungan tidak mampu menetralisir pencemaran yang terjadi.
Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan maupun pusat-pusat pertumbuhan industri adalah yang paling utama merasakan dampak penurunan kualitas udara. Pemantauan berbagai parameter kualitas udara ambien di kota-kota besar seperti debu (partikulat), sulfur dioksida (SO2), oksida nitrogen (NOx), dan karbon monoksida (CO) hasilnya cukup memprihatinkan. Salah satu upaya Pemerintah mengatasi meningkatnya pencemaran udara dari sumber bergerak adalah menghapus bensin bertimbal (Pb) sejak Juli 2006. Harapannya konsentrasi Pb di udara ambien akan turun.
Isu pencemaran udara selama hampir lebih dari dua dekade serta banyaknya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, telah memunculkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya udara bersih bagi kehidupan. Direktorat Penyehatan Lingkungan telah melakukan sosialisasi UAQI kepada beberapa daerah dalam rangka pengendalian dampak pencemaran udara. Dari hasil laporan SLHI (2006) rekapitulasi data ISPU tahun 2006 dari tahun 2001 – 2006.
Tabel 2.38
Rekapitulasi Data ISPU Berdasarkan Kategori
Tahun 2006
KATEGORI
KOTA
Baik
(hari)
Sedang
(hari
Tidak Sehat
(hari)
Sangat Tidak Sehat (hari)
Berbahaya
(hari)
Tidak Ada Data (hari)
JAKARTA
26
271
54
-
-
14
Surabaya
25
301
19
-
-
20
Palangkaraya
229
22
26
4
-
43
Pontianak
58
10
4
3
-
287
Pekanbaru
93
25
-
-
-
237
Semarang
-
-
-
-
-
365
Bandung
14
5
-
-
-
346
Medan
15
25
2
-
-
333
Jambi
-
-
-
-
-
-
Denpasar
-
-
-
-
-
-
Sumber : KLH, 2006
Pengkategorian ISPU pada dasarnya berkorelasi dengan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kategori baik berada dibawah BMUA, kategori sedang sama dengan BMUA sedangkan kategori tidak sehat menunjukkan konsentrasi diatas BMUA. Perubahan jumlah hari baik dan sedang menunjukkan adanya penurunan kualitas udara. Kondisi di atas BMUA berkorelasi dengan nilai ISPU dalam kategori tidak sehat. Untuk menyatakan kondisi ketercemaran udara suatu daerah perlu dilakukan agregasi perhitungan hasil pemantauan secara setahun yang dinyatakan dalam status mutu udara.
Grafik 2.102
Hasil Pemantauan Air Quality Monitoring System (AQMS)
Tahun 2001 – 2006
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Jakarta2001Jakarta2004Bandung2003Bandung2006Denpasar2002Denpasar2005Medan2001Medan2004Pekanbaru2003Pekanbaru2006Pontianak2002Potianak2005Palangkaraya2001Palangkaraya2004Semarang2003Semarang2006Surabaya2002Surabaya2005Kota-tahun% ISPUBaikSedangTidak SehatSangat Tdk SehatBerbahayaData tdk tersediaSumber : KLH 2006
1) Pemantauan Kadar Timbal di Udara
Pemantauan kadar timbal (Pb) di udara ambien sudah dilakukan sejak tahun 2002, untuk mendukung kebijakan pemerintah menghapus bensin bertimbal. Pada bulan Juli 2001 bensin tanpa timbal dihadirkan di Jakarta dan sekitarnya, disusul Cirebon pada bulan Oktober 2001. Berdasarkan rencana Januari 2005 di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi bensin bertimbal. Rencana itu tertunda karena terhambatnya pembangunan kilang di Balongan dan Cilacap. Baru pada bulan Juli 2006 Pertamina menyatakan tidak lagi menggunakan timbal di semua kilangnya.
Kandungan timbal di udara ambien di sembilan kota besar (Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Medan, dan Makassar) diukur menggunakan alat High Volume Air Sampler (HVAS) selama 24 jam. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan metode destruksi basah dengan Spektrofotometer Serapan Atom.
Konsentrasi TSP di beberapa Kab/Kota melebihi baku mutu udara ambien (230 μg/m3). Konsetrasi TSP di Kecamatan Genuk Semarang 290 μg/m3, di Lapangan Karebosi Jl.Sudirman Makasar 289 μg/m3, display ISPU Jl. Pahlawan Surabaya 237 μg/m3 dan Kawasan Ancol Jakarta 318 μg/m3.
Grafik 2.103
Konsentrasi TSP di Beberapa Kota Besar di Indonesia
Tahun 2006
Grafik 2.104
Konsentrasi Pb di Beberapa Kota Besar di Indonesia
Tahun 2006
0
50
100
150
200
250
300
(ug/m3)
Baku Mutu
Jakarta
Bogor
Bandung
Jakarta II
Surabaya
Medan
Semarang
Yogyakarta
Denpasar
Bogor II
Makasar
LOKASI
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
ug/m3
Baku Mutu
Jakarta
Bogor
Semarang
Medan
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar
Makasar
Bandung
Bogor II
Jakarta II
Lokasi
2.50
2.00
ug/m3
1.50
2002
2003
2004
2005
2006
baku mutu
1.00
0.50
0.00
Surabaya
Semarang
Yogyakarta
Bandung
Jakarta
2) Upaya Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
Sebagai upaya pengendalian terjadinya deposisi asam dan dampaknya, perlu disusun strategi pengelolaan deposisi asam dan dampaknya melalui berbagai cara antara lain:
• Pengembangan kebijakan/peraturan
• Pemantauan dan pengendalian sumber
• Peningkatan kerja sama nasional dan regional
• Peningkatan kapasitas SDM
• Peningkatan kesadaran masyarakat.
• Pengendalian sumber dapat bersinergi dengan pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, perhubungan, dll.
4. Penyehatan Kawasan Sehat
a. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Kota sehat di Indonesia dimulai tahun 1998 dengan dikeluarkannya keputusan Mendagri yang menetapkan 6 Kab/Kota sebagai daerah percontohan (Cianjur, Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, Jakarta Timur). Tahun 1999 dilanjutkan dengan ditetapkkan 8 kawasan pariwisata sehat di Berastagi, Nongsa, Anyer, Baturaden, Kotagede, Senggigi, Tana Toraja, Bunaken.
Pada tahun 2006, Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan pendekatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat ada 168 kab/kota (37,9%) dari 443 kab/kota yang ada.
Grafik 2.106
Pencapaian Indikator
Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat 05101520253035404550200420052006200720082009TargetRealisasi37,9%
Gambar 2.24
Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat (169 Kab/Kota)
Tahun 2006 19152351525124325109143672351
b. Pulau Sehat
Pada tahun 2006, kegiatan Direktorat Penyehatan Lingkungan pada pulau-pulau kecil antara lain bantuan stimulan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Lokasi : -
• Desa Ajikuning, bantuan berupa sarana air bersih pada 30 Kepala Keluarga.
• Desa Setabu, bantuan berupa sarana air bersih, jamban keluarga, dan tempat sampah pada 30 Kepala Keluarga.
c. Penanganan Bencana
Tabel 2.39
Kejadian Bencana Di Indonesia
Tahun 2006
Jenis Bencana
Lokasi
1. Banjir
Kabupaten Langkat
Kab. Aceh Tamiang
Gorontalo
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan
Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
2. Tanah Longsor
Kab. Solok, Sumatera Barat
3. Gempa Bumi
Kab. Mandailing Natal, Sumater Utara
4. Tsunami
Pangandaran, Jawa Barat
5.Gunung Meletus
Maluku Utara
Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan bencana :
- Rapid Health Assessment, untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat pengungsi dan lingkungan (seperti bagaimana keadaan sumber air minum, sarana jamban, sarana pembuangan sampah, dan lain-lain)
- Tecnical Assessment Bidang Kesehatan lingkungan.
- Bantuan logistik berupa : Penjernihan Air Cepat (PAC), lysol, kaporit, pollybag, abate, Insektisida, Kelambu, dan Aquatab.