Web Data Kemenko Kesra

Keberadaan web data ini diharapkan memberi banyak manfaat kepada para pengunjung, terutama pihak yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Web data ini menjadi tambahan kelengkapan pustaka, yang berguna bagi kehidupan masyarakat serta merupakan referensi sangat baik bagi para pelaku, pemerhati, dan pecinta permasalahan kesejahteraan rakyat dan solusinya, untuk melakukan kajian dan pengembangan pengetahuannya.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat 10110
3459444

JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

JAMKESMAS
(JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT)
I.  Termasuk dalam Cluster I Penanggulangan Kemiskinan
II. Sudah berjalan sejak tahun 2005 - 2007 dengan nama ASKESKIN (Asuransi Kesehatan untuk orang Miskin)
    Sejak tahun 2008 - sekarang berubah menjadi JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
III.Aspek-aspek Penyelenggaraan

  1. Aspek Kepesertaan, pada tahun 2005 (semester1) berjumlah:31,6 jt, pada semester2 menjadi:60jt, pada tahaun 2006 sebesar:60jt dan tahun 2007-2009 sebesar:76,4 jt (sangat miskin, miskin dan hampir miskin)
  2. Aspek Pelayanan, dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta yang bergabung menjadi PPK (Pusat Pelayanan Kesehatan), dengan menggunakan INA-DRG (Indonesia Diagnostic Related Group) yang juga merupakan dasar untuk klaim biaya
  3. Aspek Pendanaan dan Mekanisme Keuangan, Jumlah dana tersedia yaitu untuk tahun 2005 (2,1 T), 2006 (3,6 T), 2007 (4,5 T), 2008 (4,6 T), 2009 (4,6 T). Mekanisme keuangannya adalah (untuk RS) dari Depkes -->KPPN-->Bank-->RS. Untuk puskesmas dari Depkes-->KPPN-->Kantor Pos-->Puskesmas
  4. Aspek Pengorganisasian, di setiap provinsi dan kabupaten/kota sudah ada Tim Pengelola yang di SK kan oleh Kepala Dinas masing-masing, juga sudah ada Tim Koordinasi serta verifikator independen

IV. ISU TERKINI:

  1. Kepesertaan masih merupakan masalah utama di dalam penyelenggaraan Jamkesmas walaupun sudah berjalan selama 5 tahun, hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah perbedaan data baik dari sumbernya yaitu BPS dan Depkes yang diperoleh dari kumpulan SK Bupati/Walikota maupun waktu penetapan penggunaan data
  2. Setelah dilakukan beberapa kali telaahan, maka Pusat Pembiyaan Jaminan Kesehatan Depkes, mengusulkan harus segera dimulainya UNIVERSAL COVERAGE (sebagaimana terlampir dalam attchment)

 
Kabid,SD & JPKM, Asedp Urusan Pelayanan Kesehatan
Deputi 3